DPR RI: Jangan Persulit BUMN

Rekomendasi KHLS* mengundang keprihatinan berbagai pihak, tak terkecuali Komisi IV DPR RI. ”Kenapa kok seolah-olah kita tidak memihak kepada BUMN? Harusnya kan negara bersama BUMN. Apalagi, BUMN yang 100 persen diterima rakyat. Tadi ada satu desa di ring 1 yang seluruh warganya mendukung pabrik semen,” tegas Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat berkunjung ke Pabrik Rembang beserta jajarannya, Kamis (13/4). Dia melihat anjuran KLHS itu cuma masalah teknis dan tidak boleh terlalu lama menghambat jadwal operasi Pabrik Rembang. Komisi IV minta KLHK segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memutuskan status CAT Watuputih. ”Tapi, jangan lama-lama atau terlalu mempersulit. Kami juga akan konsultasi dengan pimpinan Komisi VII. Intinya, kami akan dorong karena bagaimanapun pabrik ini sudah jalan, trial sudah dilakukan, bukti manfaatnya pun sudah dirasakan masyarakat,” sambungnya. Edhy yang mengunjungi Pabrik Rembang bersama Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Herman Khaeron, serta anggota Sudin, Ichsan Firdaus, Darori Wonodipuro, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, dan Acep Adang Ruhiat berharap persoalan itu cepat tuntas sehingga pabrik bisa segera beroperasi. Manajemen SMI diminta membangun komunikasi yang lebih baik dengan warga yang masih kontra. ”Kalau memang selesai dalam dua bulan, ya tidak harus menunggu sampai enam bulan. Yang jelas, dari aspek birokrasi maupun politik, kami berada di belakang SMI. Dan kami tidak akan mengulur-ulur waktu. Ini bukan keragu-raguan, tapi masalah teknis ilmu pengetahuan. Karena begitu ini disetujui, sudah ada lima perusahaan semen lain yang mengantre untuk bikin pabrik di sini,” ungkap dia. Edhy meminta manajemen SMI untuk membangun komunikasi yang lebih bagus dengan warga yang masih kontra dengan Pabrik Rembang. Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu berpesan, jangan sampai ada yang berandai- andai bahwa pihak kontra tersebut adalah orang-orang suruhan. Sebaliknya, kalau memang ada bukti, laporkan segera kepada pihak berwajib. ”Nanti kita proses secara hukum. Tapi kalau tidak, tidak usah berasumsi macam-macam,” tegasnya. Saat ditanya bagaimana bila mereka menggunakan bahasa ”pokoknya menolak” tanpa dibarengi argumentasi yang rasional, Edhy mengatakan tidak perlu khawatir. ”Tidak ada pokoknya di dunia ini. Kan ada musyawarah dan mufakat. Kalau itu tidak tercapai, ya kita pakai suara terbanyak. Itu kan demokrasi Pancasila, sila keempat. Kita tidak usah khawatir, suara terbanyak yang menang,” ucapnya. Kembali dia tegaskan, tidak ada satu pun yang berhak menghambat pembangunan manakala itu dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak. Fungsi BUMN adalah menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya. ”Dan kalau masyarakat mayoritas mendukung, tunggu apa lagi? Apalagi, BUMN menghasilkan pendapatan langsung untuk negara, nonpajak,” beber Edhy, yang memahami bahwa SMI sekarang menjadi musuh utama perusahaan-perusahaan semen swasta di Indonesia, tak terkecuali investasi asing. Sejalan dengan Edhy, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan bahwa Pabrik Rembang harus tetap jalan karena merupakan aset negara dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Dia lantas mengutip pasal 33 UUD 1945 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ”BUMN hadir itu untuk menyejahterakan masyarakat, sedangkan keniscayaan bagi negara adalah harus membangun. Makanya, sumber daya alam harus dieksploitasi dengan bijak, sebesar-besarnya untuk rakyat serta terjaga keberlangsungannya,” terang doktor bidang diversifikasi pangan itu. Intinya, menurut Herman, pabrik tidak boleh berhenti, tapi hak-hak rakyat harus diperhatikan. SMI PATUH ATURAN Dirut Semen Indonesia Rizkan Chandra menegaskan bahwa pihaknya selalu patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Termasuk menunggu hasil studi lanjutan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan status CAT Watuputih. ”Selama ini, kami selalu patuh pada regulasi yang berlaku, misalnya soal izin dan sosialisasi. Sekarang pemerintah melihat dari aspek kehati-hatian demi pembangunan yang sustainable, tentu kami ikuti. Semoga tidak terlalu lama agar pabrik ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya. Rizkan melanjutkan, soal kemanfaatan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tarafnya bukan lagi janji, melainkan SMI sudah membuktikannya di Gresik, Padang, maupun Tonasa. Di Tuban, tempat pabrik Semen Gresik berada, lingkungan bekas tambang menjadi hijau dan air berlimpah. ”Sehingga petani bisa panen setahun tiga kali dari semula cuma sekali setahun. UKM juga tumbuh pesat dan akhirnya tingkat kemiskinan di Tuban turun dari 25 persen menjadi 14 persen,” kata dia. Menyusul turunnya hasil KLHS, Rizkan belum bisa memastikan kapan pengoperasian Pabrik Rembang diresmikan. Yang jelas, peresmian akan dilakukan setelah pabrik diizinkan untuk melakukan penambangan di lahan milik sendiri. Bupati Rembang Abdul Hafidz pada kesempatan yang sama berharap Pabrik Rembang segera beroperasi dengan baik tanpa menyisakan persoalan di tengah masyarakat. Seluruh perizinan, termasuk sosialisasi, sudah dilakukan SMI dengan baik. ”Anak kecil pun tahu, di Gunem dan Bulu ini akan ada pabrik semen. Karena itu, saya katakan proses sosialisasinya klir,” kata bupati yang menyesalkan adanya pemberitaan bahwa pabrik semen akan mematikan warga Rembang tersebut. Menurut Abdul Hafidz, selama ini daerahnya aman-aman saja, tidak ada gesekan fisik sama sekali. Tapi sebaliknya, di Jakarta ada aksi demo mengecor kaki dengan semen. ”Itu sangat meresahkan dan menyesatkan kita. Kalau ada perbedaan pandangan, saya akui memang iya. Tapi, persentasenya (yang menolak pabrik, red) sangat kecil, tidak sampai 5 persen,” ujar bupati tanpa bermaksud membandingkan kedua pihak. (lin/bwo)

* Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, Jateng, merekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan karst atau batu kapur di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jateng. Selain itu, untuk memastikan status CAT Watuputih, KLHS merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan studi lanjutan. Waktunya sekitar 6 hingga 12 bulan. Juga, selama itu tidak boleh ada aktivitas penambangan